Berita terbaru
Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960
Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau pasti. Artinya putusan tersebut telah final karena tidak ada upaya hukum dari pihak lawan perkara sehingga yang dieksekusi dapat berupa putusan : Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Kasasi dan/atau Peninjauan Kembali.
Sungguh miris sekali, seorang guru ngaji yang seharusnya membimbing para santri supaya bisa mengaji dengan benar, akan tetapi tak disangka malah melakukan pelecehan sexsual terhadap para santri dengan mencium bibir mereka.
Hukum kontrak adalah salah satu bidang hukum yang menjadi tulang punggung dalam hubungan bisnis dan perjanjian di berbagai negara di seluruh dunia
Menurut hukum Islam, warisan suami yang meninggal dunia akan dibagi sesuai dengan ketentuan waris dalam Al-Quran dan Hadits. Pembagian warisan ini biasanya dilakukan setelah melunasi hutang dan biaya-biaya pemakaman.
Pasal yang digunakan dalam menggugat perceraian di Pengadilan Agama adalah Pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal tersebut menyebutkan bahwa:
Masyarakat berhak untuk mengajukan keluhan atas pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan Polri berkewajiban untuk memperbaikinya. Dalam rangka tujuan baik tersebut. Kompolnas dan Polri akan mengayomi masyarakat yang akan mengajukan keluhannya. Polri berkomitmen untuk terbuka dan tidak mengintimidasi kepada siapapun pelapor yang akan mengajukan keluhan.
SP3 adalah surat pemberitahuan dari penyidik Polri yang menyatakan penghentian penyidikan suatu perkara. Dengan diterbitkannya SP3, maka proses pidana atas kasus tersebut tidak dapat dilanjutkan.
Konsultan Hukum Indonesia Perwakilan Jawa Tengah bukan hanya menangani kasus – kasus baik di kepolisian maupun di pengadilan saja, tapi kami juga memberikan layanan pengawalan dan pendampingan terhadap anak dan remaja yang menjadi korban broken home dan juga yang menjadi korban bullying.
Kami Konsultan Hukum Indonesia Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah di bawah naungan Kantor hukum Adv. Rindo A. Manurung dengan Nomor Induk Advokat 17.10040.
Kami siap melayani Investigasi setiap kasus yang di hadapi oleh masyarakat terkait hukum spesialis non litigasi/di luar sidang pengadilan.
Maka dari itu kami membentuk. Sebuah team dengan nama TEAM DETEKTIF SWASTA INVESTIGASI KONSULTAN HUKUM INDONESIA PERWIL JAWA TENGAH.